Hanya selang 2 hari setelah sweeping Brimob terhadap 16 muslim Poso yang termasuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) yang menyebabkan tewasnya belasan penduduk sipil muslim Poso 22 Jan 2007 lalu, Ust. Ahmad kemudian diutus oleh Ust. Adnan Arsal, tokoh agama Islam Poso setempat, untuk ke Jakarta melaporkan fakta sebenarnya. Kamis, 25 Jan 2007, Ust. Ahmad didampingi beberapa tokoh Forum Umat Islam, termasuk Ust. Abu Bakar Ba'asyir dari Majelis Mujahidin Indonesia dan Habib Rizieq dari Front Pembela Islam, mendatangi Komnas HAM untuk menyampaikan fakta.
Rekaman video kekejaman 'Kristen Radikal' pada masa sebelum kesepakatan Malino dipersaksikan. Tampak belasan mayat anak kecil Muslim sedang dikumpulkan, diantaranya ada anak balita yang 1/3 tempurung kepala bagian atasnya lepas terbacok rata (kemudian disambungkan lagi), usus terburai dan anak kecil lainnya yang punggung atau bahunya terbelah lebar dan dalam bekas bacokan. Disisi lain tampak pula mayat-mayat orang dewasa termasuk para wanita dewasa. Mayat seorang ibu terlihat pergelangan tangannya putus rata dibacok dengan senjata yang sangat tajam yang menyebabkan bekas bacokannya sangat 'rata'.
Suatu rekaman video penutup akhirnya diputarkan yang menyebabkan teriakan ledakan marah para pemuda ormas Islam yang ikut hadir disertai teriakan histeris para wartawan yang ikut menyaksikan. Dalam rekaman ini tampak seorang pemuda muslim Poso sedang dikeroyok oleh sekelompok pemuda Kristen Radikal (istilah yang dikemukakan Habib Rizieq untuk membedakannya dengan umat Kristen umum). Sebuah golok telah menyabet kulit kepala pemuda tersebut hingga terkelupas selebar dan setebal kue serabi, sehingga terlihat daging berwarna putih dan kelupasan kulit kepala yang masih menggantung di kepalanya
terumbai-umbai ketika ia bergerak kesana kemari. Pemuda muslim ini terlihat masih bisa berdiri dan teriak-teriak minta tolong pada polisi bersenjata lengkap yang ada disekitarnya namun tak berdaya atau tak berani atau tak mau bertindak tegas. Beberapa pemuda Kristen Radikal terlihat masih terus memukulnya dengan kayu, sementara seorang pemuda lainnya menombak dada kiri pemuda malang tersebut dengan sebilah bambu runcing. Pemuda tersebut melepas tombak bambu itu dengan tangannya, lalu dengan kepala yang berlumuran darah, kulit kepala terkelupas, baju penuh darah, ia berjalan terhuyung menuju mobil polisi
yang ada 3 meter disampingnya. Sesaat terlihat kelupasan kulit kepala pemuda tersebut masih melambai tergantung diatas telinganya akibat gerakan tubuhnya. Seorang polisi yang ada dalam mobil tersebut mengusirnya ketika pemuda malang itu minta perlindungan, mungkin polisi itu jijik mempersilahkannya masuk ke mobil atau bisa juga ia takut melindungi pemuda itu sementara puluhan pemuda Kristen Radikal sedang memukulinya. Walau akhirnya pemuda malang tersebut bisa diselamatkan ke sebuah mobil patroli bak terbuka polisi, namun dari sekitar 20 ? 30 polisi yang ada di lokasi hanya 1-2 orang yang terlihat berusaha melerai, namun dengan cara seadanya.
Andi Baso, tokoh penandatangan Perjanjian Malino, yang ikut hadir menjelaskan bahwa itu masih belum apa-apa dibanding laporan yang ia terima dimana beberapa wanita dewasa di suatu desa di Poso diperkosa para Kristen Radikal dan beberapa diantaranya kemaluannya dimasukkan botol dengan paksa, ditendang kemaluannya,dan lalu sebagian mati ditempat. Kabar lain mengatakan Tibo pernah menyembelih seorang anak kecil dan meminum darahnya yang sedang mengalir dari lehernya langsung ke mulutnya.
Kecemburuan Sosial Sebagai Sumbu Perang Antar Umat Beragama Poso Menurut Andi Baso, pemicu awal perang Poso adalah kecemburuan sosial dari umat Kristen terhadap kemajuan umat Islam di Poso. Warga Kristen Poso sudah biasa menenggak minuman keras sehingga bangun telat, ke ladang telat, kerja telat, akhirnya ekonomi memburuk. Sedang warga muslim, ditambah pengaruh transmigran muslim dari Jawa, yang selalu bangun subuh untuk sholat subuh, lalu berangkat kerja sejak subuh, lantas lebih cepat maju. Akibat kemajuan ekonomi umat Islam, lantas lebih banyak mesjid dibangun, lalu uang lebih banyak tersedia untuk beli pengeras suara. Kemajuan rumah ibadah dan pengeras suara ini merupakan friksi awal yang memulai kecemburuan sosial. Secara logika dalam situasi seperti
ini provokasi dari luar lebih mudah meledakkan umat Kristen, sebaliknya tidak ada artinya provokasi bagi umat Islam yang tidak memiliki kecemburuan sosial.
Perjanjian Malino
Ditandatanganinya Perjanjian Malino adalah langkah akhir pihak Kristen Radikal untuk 'menyerah' akibat kemenangan umat Islam yang dipimpin oleh sebagian diantaranya adalah para 16 DPO muslim yang kini dicari-cari polisi. Kalau saja Kristen Radikal tidak kalah rasanya tidak akan mau mereka menandatangani perjanjian Malino ini. Jadi bagi mereka Perjanjian Malino menjadi semacam alat untuk melindungi mereka dari kehancuran yang lebih besar lagi dalam perang antar umat beragama ini. Hal ini terbukti bahwa Perjanjian Malino dijadikan alat untuk mengulur waktu bagi mereka untuk menyusun kekuatan menyerang balik. Dan serangan balik ini benar-benar akhirnya terjadi.
Pasca Hukuman Mati Tibo Cs : Berubah Menjadi Perang Dengan Aparat Brimob & TNI Kekejaman umat Kristen Radikal yang antara lain dipimpin oleh Tibo Cs telah menewaskan lebih dari 2000 umat Islam Poso. Perjanjian Malino ditandatangani, dan Tibo Cs dihukum mati. Umat Islam lega, tapi hanya sebentar. Karena pembantaian masih terjadi. Kesepakatan Malino dinodai, ketika senjata diserahkan ke kepolisian, umat Islam pun diserang lagi. Umat Islampun membalas.
Bom meledak, pelajar dibunuh, dan sebagainya. Kepolisian kemudian menetapkan 16 Daftar Pencarian Orang (DPO) muslim Poso yang dianggap sebagai penyebab. Penetapan 16 DPO inilah yang lantas merubah peta perang yang tadinya antara Kristen Radikal dengan umat Islam Poso menjadi antara Aparat Kepolisian & TNI dengan umat Islam Poso. Kristen Radikal pun undur sejenak, diperkirakan mereka menyimpan senjatanya sementara. Umat Islam Poso berjanji akan menyerahkan 16 DPO muslim asalkan 19 tokoh Kristen Radikal (termasuk Pendeta Damanik) yang disebutkan Tibo Cs sebagai dalang penggerak Kristen Radikal agar juga diperiksa. Ini prinsip keadilan. Syarat lain yang mereka kemukakan adalah agar DPO diperiksa sebagai tersangka bukan sebagai pesakitan. Sangat sulit bagi keluarga DPO dan warga muslim Poso untuk menyerahkan 16 DPO ini karena kenyataannya beberapa saudara kandung DPO yang diciduk saja disiksa lalu mati dibunuh (namun polisi mengatakannya mati karena sakit). Kalau saudaranya si DPO saja disiksa dan dibunuh, bagaimana pula dengan DPO nya sendiri. Ketika berita di media massa melaporkan bahwa belasan muslim penyerang Brimob berhasil ditembak polisi, sungguh ini berita bohong. Menurut kesaksian mereka, yang terbunuh ada yang wanita dan anak-anak. Bahkanketika dikatakan ada pelindung DPO yang terbunuh, sebenarnya mereka sudah diciduk beberapa hari sebelumnya, kemungkinan dibawa kesana untuk dibunuh sehingga solah-olah terbunuh saat baku tembak. Di stasiun TV kita lihat minggu lalu sekitar 8 orang penduduk sipil yang
melapor karena disiksa oleh Kepolisian karena tinggal di wilayah DPO. Ustadz Ahmad sendiri menyaksikan seorang temannya ditembaki polisi, dan ketika ia menanyakan alasannya, polisi (Brimob) mengatakan alasannya karena ia memukul-mukul tiang listrik. Apakah memukul tiang listrik suatu tindakan kejahatan ? Ketika dikejar terus dengan protes, pak Polisi hanya bilang ini keputusan politik, bukan keputusan kami. Lha.. Ini cermin tindakan berlebihan Brimob dan TNI terhadap umat Islam. Kenapa tindakan tegas tidak mereka dilakukan ketika pemuda muslim Poso dikeroyok, ditombak dan dibacok di depan polisi hingga kulit kepalanya terkelupas terumbai-umbai.
Kasus Poso Tidak Boleh Diputihkan
Habib Rizieq yang hadir di Komnas HAM mengatakan bahwa ia menolak keras sikap Wapres Jusuf Kalla yang hanya menindak tegas setiap pelaku kerusuhan pasca Perjajian Malino. Sikap ini berarti mengganggap bahwa kasus sebelum Malino diputihkan alias tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tidak ada kasus kriminal yang boleh diputihkan, katanya. Perhatikan, bahwa masa sebelum Perjanjian Malino adalah masa pembantaian 2000 umat Islam oleh Kristen Radikal dibawah kendali 19 orang yang disebutkan Tibo Cs. Bagaimana kematian 2000 umat Islam Poso dianggap tidak pernah ada. Sedangkan masa Pasca Malino adalah masa terjadinya kasus pembalasan umat Islam (16 DPO) terhadap Kristen Radikal akibat pelanggaran mereka terhadap Perjanjian Malino (penyerangan perkampungan muslim).
Ketika Habib Rizieq diminta pemerintah menengahi kasus Poso dan 16 DPO ini, ia mendengar dari seorang ibu yang anaknya termasuk seorang DPO, bahwa 16 DPO siap menyerahkan diri asal dengan syarat 19 daftar nama Kristen Radikal yang disebut Tibo Cs juga diproses, syarat kedua, ada jaminan tidak disiksa. Ibu itu berkala lagi, baginya lebih senang menerima mayat anaknya mati terbunuh di medan perang dari pada menyaksikan anaknya kembali dari Kepolisian dalam keadaan cacat akibat disiksa. Ingat, DPO adalah tersangka, artinya belum tentu mereka bersalah, karena masih harus melalui proses pengadilan untuk membuktikannya.
Media Massa pun Ikut Tidak Adil Ketika belasan umat Islam Poso tewas dalam serangan Brimob ke perkampungan muslim untuk mencari para DPO, sementara itu hanya 1 orang anggota Brimob yang tewas, maka hampir semua media massa memberitakan kesedihan yang meliputi keluarga sang Brimob. Bahkan berita dukacita kematian anggota Brimob ini dibahas tuntas hingga ke kehidupan pribadinya selama ini dan kemudian diulang-ulang dalam setiap pemberitaan berikutnya dalam durasi yang panjang. Seandainya penderitaan, penyiksaan dan kekejaman terhadap umat Islam Poso dapat ditayangkan seluruhnya secara lengkap di TV, maka saya yakin tak ada seorangpun yang tertarik lagi menonton infotainment. Sementara itu ketika rekaman video yang disebut diatas ditayangkan di Komnas HAM, puluhan wartawan yang hadir berteriak histeris atau meringis jijik. Namun malamnya atau sorenya, ketika kunjungan ke Komnas HAM diberitakan, isinya hanya menyatakan bahwa 'sekelompok umat Islam yang menamakan dirinya Forum Umat Islam mendatangi Komnas Ham untuk meneliti kasus Poso' . Lantas wawancara yang disiarkanpun adalah wawancara terhadap salah satu wakil Komnas HAM, yang komentarnya akan mempelajari kasus ini karena mereka harus menerima informasi dari berbagai sumber. Ketika menampilkan orang yang sedang berdemopun hanya ditampilkan 4 ? 5 orang yang berseragam hitam-hitam, padahal peserta demo hari itu ada sekitar 150 orang dari FPI, HT, Bulan Bintang dan MMI. Sungguh mereka tidak menampilkan pernyataan keras Ust. Abu Bakar Ba'asyir yang mengatakan siap menyerukan jihad umum kepada seluruh umat Islam Indonesia bila penyelesaian Poso tidak adil. Atau pernyataan Habib Rizieq yang menuntut Komnas HAM mengajukan Yufus Kalla dan mantan kepala BIN, Hendropriyono, agar diperiksa karena melindungi kejahatan terhadap umat Islam.
Apalagi harian Kompas, yang memberitakan tokoh Muslim Poso, Ust. Adnan Arsal, menganjurkan 16 DPO menyerahkan diri. Tapi Kompas tidak ada atau tidak lengkap menuliskan syarat-syarat yang dikemukakan Ust. Adnan Arsal agar DPO mau menyerahkan diri.
Jusuf Kalla dan Logika Peran Tokoh Islam
Perhatikan logika ini dengan baik ! Masalah Poso dalam kacamata Islam harus diselesaikan dengan pendekatan Nahi Munkar (memberantas kejahatan), bukan sekedar Amar Ma'ruf (mengajak berbuat baik). Sabtu malam, 27 Januari 2007, Wapres Yusuf Kalla mengundang tokoh Islam untuk mendiskusikan penyelesaian Poso. Setelah selama ini pak Yusuf ini mendengar laporan Poso dari sisa-sisa informasi dari Ketua BIN yang lama, Hendropriyono (yang pernah tersangkut kasus pembantaian Muslim Lampung), maka rupanya pak Yufuf ini mencoba mencari solusi dialog dengan tokoh Islam. Ia sendiri yang mendefinisikan siapa tokoh Islam yang pantas menyelesaikan masalah semacam ini.
Secara logika, maka seharusnya yang diundang adalah ahli nahi munkar atau tokoh ormas Islam yang bergerak dibidang nahi munkar, antara lain FPI, MMI, FUI,dan lain-lain. Lucunya yang diundang adalah tokoh organisasi amar makruf dan organisasi politik Islam, seperti NU, Muhammadiyah, PKS, dll. Bahkan diundang juga tokoh 'intelektual' muslim semacam Komarudin Hidayat dan Syafi'i Maarif. Kalaupun Ja'far Umar Thalib (mantan Panglima Laskar Jihad) diundang dalam acara ini, tentulah dengan pertimbangan bahwa ia seorang mantan organisasi perjuangan nahi munkar yang kabarnya kini sudah 'menyesali' perbuatannya dan kini fokus ke amar makruf. Bagaimana suatu masalah Nahi Munkar diselesaikan oleh tokoh-tokoh agama yang spesialis Amr Makruf ? Katakanlah mereka cukup memahami masalah Nahi Munkar,tapi toh sebatas wacana atau paling tinggi dalam level di mimbar mesjid, bukan dalam pergerakan konkret di lapangan. Adalah wajar bila saksi mata atau intel Islam di Poso selama ini melaporkan kekejaman musuh Islam kepada tokoh-tokoh ormas Nahi Munkar semacam Habib Rizieq atau Ust Abubakar. Toh tidak mungkinlah mereka melaporkan hal semacam ini kepada partai PKS atau Gusdur atau Aa Gym atau Syafii Maarif atau Komarudin Hidayat. Ini sama juga diibaratkan seorang Presiden meminta pendapat Menteri Keuangan untuk mencari jalan keluar terhadap masalah keamanan atau masalah suatu peperangan. Pastilah sang Menteri Keuangan melihatnya dari kacamata budget dan laba rugi.
Detik ini
Detik ini, ketika Anda sedang membaca tulisan ini. Bisa saja Pak Yusuf Kalla lagi istirahat di tempat tidurnya yang empuk. Bisa saja Hendropriyono lagi karaoke dengan mantan Jenderal lainnya. Bisa saja sementara itu Anda sedang duduk di kafe sambil membaca tulisan ini ditemani secangki r kopi. Bisa saja saat ini seorang warga muslim Poso sedang diperiksa oleh Brimob bagian interogasi lantas dijepit keras kedua kakinya dengan dua potong kayu bergerigi yang dirantai agar mengaku atau mengarang cerita palsu. Bisa saja lubang gigi geraham seorang anggota keluarga DPO detik ini sedang ditusuk dengan benda runcing agar mengaku dimana menyembunyikan DPOnya. Atau kaki seorang muslim Poso baru saja dipatahkan dengan benda tumpul karena tidak mau bekerjasama dengan Brimob. Bagi yang prihatin atau berpihak pada umat Islam Poso, minimal anda bisa mendoakan mereka saat ini juga. Bagi yang tidak peduli atau yang membenci umat Islam Poso, timbul rasa penasaran saya untuk melihat bagaimana kelak Allah akan memperlakukan mereka di akhirat. (Syarifuddin Ambalawi)
http://www.geocities.com/rusuh_sampit/
Rekaman video kekejaman 'Kristen Radikal' pada masa sebelum kesepakatan Malino dipersaksikan. Tampak belasan mayat anak kecil Muslim sedang dikumpulkan, diantaranya ada anak balita yang 1/3 tempurung kepala bagian atasnya lepas terbacok rata (kemudian disambungkan lagi), usus terburai dan anak kecil lainnya yang punggung atau bahunya terbelah lebar dan dalam bekas bacokan. Disisi lain tampak pula mayat-mayat orang dewasa termasuk para wanita dewasa. Mayat seorang ibu terlihat pergelangan tangannya putus rata dibacok dengan senjata yang sangat tajam yang menyebabkan bekas bacokannya sangat 'rata'.
Suatu rekaman video penutup akhirnya diputarkan yang menyebabkan teriakan ledakan marah para pemuda ormas Islam yang ikut hadir disertai teriakan histeris para wartawan yang ikut menyaksikan. Dalam rekaman ini tampak seorang pemuda muslim Poso sedang dikeroyok oleh sekelompok pemuda Kristen Radikal (istilah yang dikemukakan Habib Rizieq untuk membedakannya dengan umat Kristen umum). Sebuah golok telah menyabet kulit kepala pemuda tersebut hingga terkelupas selebar dan setebal kue serabi, sehingga terlihat daging berwarna putih dan kelupasan kulit kepala yang masih menggantung di kepalanya
terumbai-umbai ketika ia bergerak kesana kemari. Pemuda muslim ini terlihat masih bisa berdiri dan teriak-teriak minta tolong pada polisi bersenjata lengkap yang ada disekitarnya namun tak berdaya atau tak berani atau tak mau bertindak tegas. Beberapa pemuda Kristen Radikal terlihat masih terus memukulnya dengan kayu, sementara seorang pemuda lainnya menombak dada kiri pemuda malang tersebut dengan sebilah bambu runcing. Pemuda tersebut melepas tombak bambu itu dengan tangannya, lalu dengan kepala yang berlumuran darah, kulit kepala terkelupas, baju penuh darah, ia berjalan terhuyung menuju mobil polisi
yang ada 3 meter disampingnya. Sesaat terlihat kelupasan kulit kepala pemuda tersebut masih melambai tergantung diatas telinganya akibat gerakan tubuhnya. Seorang polisi yang ada dalam mobil tersebut mengusirnya ketika pemuda malang itu minta perlindungan, mungkin polisi itu jijik mempersilahkannya masuk ke mobil atau bisa juga ia takut melindungi pemuda itu sementara puluhan pemuda Kristen Radikal sedang memukulinya. Walau akhirnya pemuda malang tersebut bisa diselamatkan ke sebuah mobil patroli bak terbuka polisi, namun dari sekitar 20 ? 30 polisi yang ada di lokasi hanya 1-2 orang yang terlihat berusaha melerai, namun dengan cara seadanya.
Andi Baso, tokoh penandatangan Perjanjian Malino, yang ikut hadir menjelaskan bahwa itu masih belum apa-apa dibanding laporan yang ia terima dimana beberapa wanita dewasa di suatu desa di Poso diperkosa para Kristen Radikal dan beberapa diantaranya kemaluannya dimasukkan botol dengan paksa, ditendang kemaluannya,dan lalu sebagian mati ditempat. Kabar lain mengatakan Tibo pernah menyembelih seorang anak kecil dan meminum darahnya yang sedang mengalir dari lehernya langsung ke mulutnya.
Kecemburuan Sosial Sebagai Sumbu Perang Antar Umat Beragama Poso Menurut Andi Baso, pemicu awal perang Poso adalah kecemburuan sosial dari umat Kristen terhadap kemajuan umat Islam di Poso. Warga Kristen Poso sudah biasa menenggak minuman keras sehingga bangun telat, ke ladang telat, kerja telat, akhirnya ekonomi memburuk. Sedang warga muslim, ditambah pengaruh transmigran muslim dari Jawa, yang selalu bangun subuh untuk sholat subuh, lalu berangkat kerja sejak subuh, lantas lebih cepat maju. Akibat kemajuan ekonomi umat Islam, lantas lebih banyak mesjid dibangun, lalu uang lebih banyak tersedia untuk beli pengeras suara. Kemajuan rumah ibadah dan pengeras suara ini merupakan friksi awal yang memulai kecemburuan sosial. Secara logika dalam situasi seperti
ini provokasi dari luar lebih mudah meledakkan umat Kristen, sebaliknya tidak ada artinya provokasi bagi umat Islam yang tidak memiliki kecemburuan sosial.
Perjanjian Malino
Ditandatanganinya Perjanjian Malino adalah langkah akhir pihak Kristen Radikal untuk 'menyerah' akibat kemenangan umat Islam yang dipimpin oleh sebagian diantaranya adalah para 16 DPO muslim yang kini dicari-cari polisi. Kalau saja Kristen Radikal tidak kalah rasanya tidak akan mau mereka menandatangani perjanjian Malino ini. Jadi bagi mereka Perjanjian Malino menjadi semacam alat untuk melindungi mereka dari kehancuran yang lebih besar lagi dalam perang antar umat beragama ini. Hal ini terbukti bahwa Perjanjian Malino dijadikan alat untuk mengulur waktu bagi mereka untuk menyusun kekuatan menyerang balik. Dan serangan balik ini benar-benar akhirnya terjadi.
Pasca Hukuman Mati Tibo Cs : Berubah Menjadi Perang Dengan Aparat Brimob & TNI Kekejaman umat Kristen Radikal yang antara lain dipimpin oleh Tibo Cs telah menewaskan lebih dari 2000 umat Islam Poso. Perjanjian Malino ditandatangani, dan Tibo Cs dihukum mati. Umat Islam lega, tapi hanya sebentar. Karena pembantaian masih terjadi. Kesepakatan Malino dinodai, ketika senjata diserahkan ke kepolisian, umat Islam pun diserang lagi. Umat Islampun membalas.
Bom meledak, pelajar dibunuh, dan sebagainya. Kepolisian kemudian menetapkan 16 Daftar Pencarian Orang (DPO) muslim Poso yang dianggap sebagai penyebab. Penetapan 16 DPO inilah yang lantas merubah peta perang yang tadinya antara Kristen Radikal dengan umat Islam Poso menjadi antara Aparat Kepolisian & TNI dengan umat Islam Poso. Kristen Radikal pun undur sejenak, diperkirakan mereka menyimpan senjatanya sementara. Umat Islam Poso berjanji akan menyerahkan 16 DPO muslim asalkan 19 tokoh Kristen Radikal (termasuk Pendeta Damanik) yang disebutkan Tibo Cs sebagai dalang penggerak Kristen Radikal agar juga diperiksa. Ini prinsip keadilan. Syarat lain yang mereka kemukakan adalah agar DPO diperiksa sebagai tersangka bukan sebagai pesakitan. Sangat sulit bagi keluarga DPO dan warga muslim Poso untuk menyerahkan 16 DPO ini karena kenyataannya beberapa saudara kandung DPO yang diciduk saja disiksa lalu mati dibunuh (namun polisi mengatakannya mati karena sakit). Kalau saudaranya si DPO saja disiksa dan dibunuh, bagaimana pula dengan DPO nya sendiri. Ketika berita di media massa melaporkan bahwa belasan muslim penyerang Brimob berhasil ditembak polisi, sungguh ini berita bohong. Menurut kesaksian mereka, yang terbunuh ada yang wanita dan anak-anak. Bahkanketika dikatakan ada pelindung DPO yang terbunuh, sebenarnya mereka sudah diciduk beberapa hari sebelumnya, kemungkinan dibawa kesana untuk dibunuh sehingga solah-olah terbunuh saat baku tembak. Di stasiun TV kita lihat minggu lalu sekitar 8 orang penduduk sipil yang
melapor karena disiksa oleh Kepolisian karena tinggal di wilayah DPO. Ustadz Ahmad sendiri menyaksikan seorang temannya ditembaki polisi, dan ketika ia menanyakan alasannya, polisi (Brimob) mengatakan alasannya karena ia memukul-mukul tiang listrik. Apakah memukul tiang listrik suatu tindakan kejahatan ? Ketika dikejar terus dengan protes, pak Polisi hanya bilang ini keputusan politik, bukan keputusan kami. Lha.. Ini cermin tindakan berlebihan Brimob dan TNI terhadap umat Islam. Kenapa tindakan tegas tidak mereka dilakukan ketika pemuda muslim Poso dikeroyok, ditombak dan dibacok di depan polisi hingga kulit kepalanya terkelupas terumbai-umbai.
Kasus Poso Tidak Boleh Diputihkan
Habib Rizieq yang hadir di Komnas HAM mengatakan bahwa ia menolak keras sikap Wapres Jusuf Kalla yang hanya menindak tegas setiap pelaku kerusuhan pasca Perjajian Malino. Sikap ini berarti mengganggap bahwa kasus sebelum Malino diputihkan alias tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tidak ada kasus kriminal yang boleh diputihkan, katanya. Perhatikan, bahwa masa sebelum Perjanjian Malino adalah masa pembantaian 2000 umat Islam oleh Kristen Radikal dibawah kendali 19 orang yang disebutkan Tibo Cs. Bagaimana kematian 2000 umat Islam Poso dianggap tidak pernah ada. Sedangkan masa Pasca Malino adalah masa terjadinya kasus pembalasan umat Islam (16 DPO) terhadap Kristen Radikal akibat pelanggaran mereka terhadap Perjanjian Malino (penyerangan perkampungan muslim).
Ketika Habib Rizieq diminta pemerintah menengahi kasus Poso dan 16 DPO ini, ia mendengar dari seorang ibu yang anaknya termasuk seorang DPO, bahwa 16 DPO siap menyerahkan diri asal dengan syarat 19 daftar nama Kristen Radikal yang disebut Tibo Cs juga diproses, syarat kedua, ada jaminan tidak disiksa. Ibu itu berkala lagi, baginya lebih senang menerima mayat anaknya mati terbunuh di medan perang dari pada menyaksikan anaknya kembali dari Kepolisian dalam keadaan cacat akibat disiksa. Ingat, DPO adalah tersangka, artinya belum tentu mereka bersalah, karena masih harus melalui proses pengadilan untuk membuktikannya.
Media Massa pun Ikut Tidak Adil Ketika belasan umat Islam Poso tewas dalam serangan Brimob ke perkampungan muslim untuk mencari para DPO, sementara itu hanya 1 orang anggota Brimob yang tewas, maka hampir semua media massa memberitakan kesedihan yang meliputi keluarga sang Brimob. Bahkan berita dukacita kematian anggota Brimob ini dibahas tuntas hingga ke kehidupan pribadinya selama ini dan kemudian diulang-ulang dalam setiap pemberitaan berikutnya dalam durasi yang panjang. Seandainya penderitaan, penyiksaan dan kekejaman terhadap umat Islam Poso dapat ditayangkan seluruhnya secara lengkap di TV, maka saya yakin tak ada seorangpun yang tertarik lagi menonton infotainment. Sementara itu ketika rekaman video yang disebut diatas ditayangkan di Komnas HAM, puluhan wartawan yang hadir berteriak histeris atau meringis jijik. Namun malamnya atau sorenya, ketika kunjungan ke Komnas HAM diberitakan, isinya hanya menyatakan bahwa 'sekelompok umat Islam yang menamakan dirinya Forum Umat Islam mendatangi Komnas Ham untuk meneliti kasus Poso' . Lantas wawancara yang disiarkanpun adalah wawancara terhadap salah satu wakil Komnas HAM, yang komentarnya akan mempelajari kasus ini karena mereka harus menerima informasi dari berbagai sumber. Ketika menampilkan orang yang sedang berdemopun hanya ditampilkan 4 ? 5 orang yang berseragam hitam-hitam, padahal peserta demo hari itu ada sekitar 150 orang dari FPI, HT, Bulan Bintang dan MMI. Sungguh mereka tidak menampilkan pernyataan keras Ust. Abu Bakar Ba'asyir yang mengatakan siap menyerukan jihad umum kepada seluruh umat Islam Indonesia bila penyelesaian Poso tidak adil. Atau pernyataan Habib Rizieq yang menuntut Komnas HAM mengajukan Yufus Kalla dan mantan kepala BIN, Hendropriyono, agar diperiksa karena melindungi kejahatan terhadap umat Islam.
Apalagi harian Kompas, yang memberitakan tokoh Muslim Poso, Ust. Adnan Arsal, menganjurkan 16 DPO menyerahkan diri. Tapi Kompas tidak ada atau tidak lengkap menuliskan syarat-syarat yang dikemukakan Ust. Adnan Arsal agar DPO mau menyerahkan diri.
Jusuf Kalla dan Logika Peran Tokoh Islam
Perhatikan logika ini dengan baik ! Masalah Poso dalam kacamata Islam harus diselesaikan dengan pendekatan Nahi Munkar (memberantas kejahatan), bukan sekedar Amar Ma'ruf (mengajak berbuat baik). Sabtu malam, 27 Januari 2007, Wapres Yusuf Kalla mengundang tokoh Islam untuk mendiskusikan penyelesaian Poso. Setelah selama ini pak Yusuf ini mendengar laporan Poso dari sisa-sisa informasi dari Ketua BIN yang lama, Hendropriyono (yang pernah tersangkut kasus pembantaian Muslim Lampung), maka rupanya pak Yufuf ini mencoba mencari solusi dialog dengan tokoh Islam. Ia sendiri yang mendefinisikan siapa tokoh Islam yang pantas menyelesaikan masalah semacam ini.
Secara logika, maka seharusnya yang diundang adalah ahli nahi munkar atau tokoh ormas Islam yang bergerak dibidang nahi munkar, antara lain FPI, MMI, FUI,dan lain-lain. Lucunya yang diundang adalah tokoh organisasi amar makruf dan organisasi politik Islam, seperti NU, Muhammadiyah, PKS, dll. Bahkan diundang juga tokoh 'intelektual' muslim semacam Komarudin Hidayat dan Syafi'i Maarif. Kalaupun Ja'far Umar Thalib (mantan Panglima Laskar Jihad) diundang dalam acara ini, tentulah dengan pertimbangan bahwa ia seorang mantan organisasi perjuangan nahi munkar yang kabarnya kini sudah 'menyesali' perbuatannya dan kini fokus ke amar makruf. Bagaimana suatu masalah Nahi Munkar diselesaikan oleh tokoh-tokoh agama yang spesialis Amr Makruf ? Katakanlah mereka cukup memahami masalah Nahi Munkar,tapi toh sebatas wacana atau paling tinggi dalam level di mimbar mesjid, bukan dalam pergerakan konkret di lapangan. Adalah wajar bila saksi mata atau intel Islam di Poso selama ini melaporkan kekejaman musuh Islam kepada tokoh-tokoh ormas Nahi Munkar semacam Habib Rizieq atau Ust Abubakar. Toh tidak mungkinlah mereka melaporkan hal semacam ini kepada partai PKS atau Gusdur atau Aa Gym atau Syafii Maarif atau Komarudin Hidayat. Ini sama juga diibaratkan seorang Presiden meminta pendapat Menteri Keuangan untuk mencari jalan keluar terhadap masalah keamanan atau masalah suatu peperangan. Pastilah sang Menteri Keuangan melihatnya dari kacamata budget dan laba rugi.
Detik ini
Detik ini, ketika Anda sedang membaca tulisan ini. Bisa saja Pak Yusuf Kalla lagi istirahat di tempat tidurnya yang empuk. Bisa saja Hendropriyono lagi karaoke dengan mantan Jenderal lainnya. Bisa saja sementara itu Anda sedang duduk di kafe sambil membaca tulisan ini ditemani secangki r kopi. Bisa saja saat ini seorang warga muslim Poso sedang diperiksa oleh Brimob bagian interogasi lantas dijepit keras kedua kakinya dengan dua potong kayu bergerigi yang dirantai agar mengaku atau mengarang cerita palsu. Bisa saja lubang gigi geraham seorang anggota keluarga DPO detik ini sedang ditusuk dengan benda runcing agar mengaku dimana menyembunyikan DPOnya. Atau kaki seorang muslim Poso baru saja dipatahkan dengan benda tumpul karena tidak mau bekerjasama dengan Brimob. Bagi yang prihatin atau berpihak pada umat Islam Poso, minimal anda bisa mendoakan mereka saat ini juga. Bagi yang tidak peduli atau yang membenci umat Islam Poso, timbul rasa penasaran saya untuk melihat bagaimana kelak Allah akan memperlakukan mereka di akhirat. (Syarifuddin Ambalawi)
http://www.geocities.com/rusuh_sampit/
walah.. udah basi banget yah.. kerusuhan Poso dan Ambon itu cuman rekayasa dari pihak militer untuk menekan/mengancam pemerintahan yg berkuasa agar mau nurut pada militer.. kerusuhan ini sengaja 'dibuat' agar kemauan pihak militer dituruti ama pemerintah. Jelas, polisi gak akan mau menolong para korban, lha wong mereka juga 'bagian' dari skenario ini. so please be smart dan jangan terprovokasi donk.. -_-"
BalasHapus